Email: [email protected]tel: +8618221755073
Pengawasan Pertambangan Minerba Dinas ESDM Provinsi Jambi) METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Batubara di Kabupaten Batang Hari, yaitu: PT. Nan Riang, PT. Bangun Energy Indonesia dan PT. Sursarita Sukses Sejahtera.
Daha fazla öğreninKemudian, harus diingat juga bahwa ada ketentuan divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan. Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa s etelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya …
Daha fazla öğreninPerizinan Berusaha Pertambangan Terbaru. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat yang dilaksanakan …
Daha fazla öğreninLargest Font. Bisnis, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral buka suara terkait pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan mineral dan …
Daha fazla öğrenin2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batu Bara No KOMPONEN URAIAN DELIVERY : 1 PRODUK LAYANAN Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batu Bara 2 PRSYARATAN A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF Untuk IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara yang diajukan BUMN dan BUMD dan diberikan …
Daha fazla öğreninb. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam
Daha fazla öğreninbab xv berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus 117–123 bab xv termination of mining permits and special mining permits bab xvi usaha jasa pertambangan 124–127 ch. xvi mining services business bab xvii pendapatan negara dan daerah 128–133 ch. xvii state and regional income bab xviii penggunaan tanah untuk ...
Daha fazla öğreninPerizinan usaha di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi: a. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. b. Izin Pertambangan Rakyat. c. Surat Izin Penambangan …
Daha fazla öğrenin2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); 9. ... Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
Daha fazla öğrenin7 Izin Pertambangan di Indonesia. Setiap usaha harus memenuhi ketentuan yang diberlakukan supaya seragam. Pengelolaan dan pengendaliannya tidak menimbulkan kerugian bagi alam, lingkungan …
Daha fazla öğreninPatut diperhatikan, permohonan SIPB hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). [10] Lebih lanjut, …
Daha fazla öğreninRinjani Indonesia yang terletak di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua akan diketahui contoh-contoh biaya eksplorasi pertambangan batubara yang mempunyai IUP Eksplorasi dengan luas area 45.380 ha.
Daha fazla öğreninKetiga, gugatan dengan nomor perkara 241/G/LH/2018/PTUN.JKT, Walhi memohon majelis hakim membatalkan SK Kepala BKPM RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman …
Daha fazla öğreninIstilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu mining permit. Izin usaha pertambangan merupakan." izin untuk melaksanakan usaha pertambangan" (pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba)". Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan : 1. …
Daha fazla öğreninDalam Pasal 165 UU No 4/2009 disebutkan, setiap orang yang mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau IUP khusus (IUPK) yang bertentangan dengan UU tersebut dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta.
Daha fazla öğreninSebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara merupakan industri yang padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan padat teknologi (high technology). Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian.
Daha fazla öğreninUndang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku usaha tambang menggunakan Kontrak Karya untuk melaksanakan usahanya, maka saat ini telah berubah menjadi konsepsi izin berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). …
Daha fazla öğrenin1. Jika Anda mengajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral logam dan batubara: Surat Pengajuan; Dokumentasi yang menjelaskan tentang susunan direksi dan daftar pemegang saham; Surat menyatakan tentang keterangan domisili perusahaan; Jika Anda mengajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral l …
Daha fazla öğreninHukum Pertambangan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, Hal 49-50. 31. Ibid, hal 50. 26 . ... usaha pertambangan mineral dan batubara; n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan ... Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, …
Daha fazla öğreninJakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan terbaru. Dalam hal ini adalah Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 15 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
Daha fazla öğrenin8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WIUP Batubara adalah bagian dari WUP Batubara yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan …
Daha fazla öğreninPENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang id asy>'ah) Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqa>s}id asy-Syari> Syari'ah SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM …
Daha fazla öğreninIzin Usaha Pertambangan Batubara di PT Surya Global Makmur. 2. Untuk mengetahui dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar atas Izin Usaha Pertambangan Batubara PT Surya Global Makmur. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat akademis Sebagai penambahan ilmu pengetahuan mengenai Analisis Dampak Kebijakan …
Daha fazla öğreninProduksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari …
Daha fazla öğreninPerusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) telah mengantongi izin lingkungan dan izin usaha produksi pertambangan emas di gunung purba seluas lebih dari 3.500 hektare, dari total 42.000 hektare izin ...
Daha fazla öğreninlagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan untuk pelaksanaan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi UU Minerba perlu dilakukan agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi hukum guna menjadikan landasan yuridis yang efektif, efisien serta komprehensif di bidang Pertambangan dan Batubara.
Daha fazla öğreninBisnis, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang mineral dan batu bara. Keputusan itu ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Total IUP yang dicabut …
Daha fazla öğreninMemahami Izin Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Dua undang-undang tersebut menghadirkan penyederhanaan perizinan, …
Daha fazla öğreninUpaya perbaikan kinerja perusahaan batubara yang dinilai bermasalah berdasarkan Korsup KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) oleh Pemerintah Sumatera Selatan mendapatkan perlawanan perusahaan yang IUP-nya dicabut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang membatalkan keputusan Gubernur Sumatera …
Daha fazla öğreninHasil monitoring bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Utara, bersama Walhi Sumut, terhadap perusahaan tambang mineral dan batubara, membuahkan hasil pencabutan izin usaha pertambangan (IUP). Dua perusahaan izin pertambangan di Tapanuli Utara dicabut, yaitu PT. Panca Karya …
Daha fazla öğrenin